Jurnalis dan kelompok yang memantau kebebasan pers semakin mengkhawatirkan atas apa yang mereka sebut sebagai peningkatan pembatasan dan tekanan terhadap media di Ukraina di bawah pemerintahan Presiden Volodymyr Zelensky yang jauh melampaui kebutuhan perang negara tersebut.
Para analis mengatakan upaya pemerintah untuk mengendalikan media tampaknya ditujukan untuk membatasi liputan positif terhadap oposisi dan menekan liputan negatif terhadap pemerintah dan militer.
"Ini benar-benar mengganggu," kata Oksana Romanyuk, direktur Institute of Mass Information, sebuah lembaga nirlaba yang memantau kebebasan media. Hal itu terutama terjadi, katanya, dalam perang di mana Ukraina "berjuang untuk demokrasi melawan nilai-nilai kekaisaran yang diwakili oleh Rusia."
Mereka juga mengakui adanya self-censorship, menahan diri dari liputan kritis terhadap pemerintah untuk menghindari merusak moral atau mencegah laporan korupsi dari menghalangi mitra asing untuk menyetujui bantuan.
Jurnalis dan kelompok media mengatakan bahwa serangkaian kasus terbaru menunjukkan lingkungan pelaporan yang semakin terbatas. Duta besar dari Kelompok 7, yang terdiri dari banyak sekutu militer kunci Kyiv, mengeluarkan pernyataan bersama pada Januari mendukung kebebasan pers di Ukraina.
"Kebebasan media adalah pilar fundamental dari demokrasi yang sukses," demikian pernyataan tersebut.
"Self-censorship di Ukraina adalah fitur dari masa perang," kata Serhii Sydorenko, editor di European Truth, sebuah media berita online independen. Situasi ini "bukan masalah" dan tidak terhindarkan selama perang, tambahnya, mencatat bahwa ia mengharapkan kembali ke keadaan normal ketika pertempuran akhirnya berhenti.
@ISIDEWITH2 minggu2W
